By A Web Design

SAJIAN ISI

Contohlah Reklamasi Tambang PTBA

Menhut di lokasi PT BAMenteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasinya atas hasil reklamasi pasca tambang yang dilakukan PT Bukit Asam (Persero) Tbk  – PTBA. Keberhasilan BUMN tambang batubara ini patut dijadikan contoh bagi perusahaan tambang lainnya di Indonesia.

Bagaimana melihat sebuah perusahaan pertambangan peduli atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar? Sangat sederhana sekali. Lihat saja perkembangan pembangunan sekitarnya, suasana lingkungan sekitar, dan bagaimana kesejahteraan masyarakatnya.

 

“ Nah tadi saya lihat langsung lewat udara dengan helikopter. Bagaimana  infrastruktur jalan bagus, dan perkembangan masyarakatnya juga bagus.  Begitu sampai lokasi, suasana lingkungan begitu sejuk, tidak ada tanda-tanda bahwa masyarakat tidak suka dengan PTBA. Oleh karena itu bagi perusahaan-perusahaan yang memberikan kontribusi dan dampak yang positif bagi kemajuan suatu daerah  saya memberikan apresiasi, khususnya ini untuk seluruh karyawan-karyawati Bukit Asam,”  kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

 

Pernyataan itu disampaikan Menhut pada saat kunjungan kerjanya di PT Bukit Asam (Persero) Tbk, Tanjung Enim, Sumatera Selatan, awal bulan Oktober ini. Turut mendampingi Menhut, Komisaris Utama PTBA, Patrialis Akbar (mantan Menteri Hukum dan HAM), Harry Santoso (Staf Khusus Menteri Bidang Reklamasi dan DAS), Direktur Utama PTBA,  Milawarma, Bupati Muara Enim, H Muzakir Sa’i Sohar, jajaran direksi PTBA dan karyawan, unsur Muspida Kabupaten Muara Enim serta mitra binaan PTBA.

 

Selain tanda-tanda di atas, lanjut Zulkifli, ada pula tanda-tanda lainnya. Bila perusahaan itu adalah perusahaan tambang, namun bila tidak melaksanakan aspek lingkungan dengan baik, belum tentu berani mengundang Menteri Kehutanan. “Mengapa? Karena biasanya akan langsung kena kartu kuning dan kartu merah. Tapi Dirut PTBA berkali-kali meminta kami dan rombongan untuk datang melihat Bukit Asam ini. Bagaimana rehabilitasi pasca tambang yang akan dilakukan oleh PTBA. Saya yakin,  bila PTBA  sudah berani mengundang, pastilah apa yang sudah dilakukannya itu sudah baik dan benar, “ paparnya.

 

Lebih jauh Menhut mengemukakan, 40% dari luas daratan Provinsi Sumsel, saat ini berada dalam kawasan hutan. Sedangkan di daerah lain justru lebih tinggi luasnya, seperti Kalimantan sebesar 50% dan Papua sebesar 80% dari seluruh datarannya. Sedang sumber daya alam mineral seperti batubara dan migas, sebagian besar berada di bawah kawasan hutan tersebut.

 

Sebagai bahan kajian, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kata dia, dari sekian temuan yang ada, eksploitasi yang sudah berjalan di Provinsi Bangka-Belitung dan Kalimantan Selatan, saat ini sudah mengalami kerusakan lingkungan yang demikian parah. Sementara untuk mengembalikan kerusakan lingkungan yang terjadi itu, negara harus mengeluarkan biaya 100 kali lipat dari penerimaan yang diperoleh.

 

“Nah kalau dagang begitu artinya kita bangkrut. Apa sebetulnya yang terjadi? Ternyata di sana banyak IUP-IUP yang kecil. Tentu perusahaan kecil penting, perusahaan negara juga penting, tetapi para pemegang IUP-IUP yang begitu banyak itu, biasanya setelah menggali mereka pergi. Gali tempat lain lagi, selesai pergi. Ini dampak dari pertambangan massal yang dilakukan. Kalau sudah begitu Babel dan Kalsel tentu akan menjadi daerah miskin kelak dan kerusakan lingkungan yang terjadi akan menjadikan daerah itu tak layak huni lagi, “ ungkap Menhut.

Karenanya, Menhut dengan suara lantang melanjutkan, pihaknya akan menindak tegas perusahaan dan pengusaha tambang yang tidak melakukan reklamasi lahan pasca tambang dan melakukan rehabilitasi dengan baik. "Kita akan ajari dan sadarkan mereka (perusahaan tambang) untuk menjalankan kewajibannya. Tapi kalau sudah diajari dan diminta tidak mempan, maka akan kita sikat."

 

Menurutnya, masih banyak perusahaan tambang yang belum menjalankan reklamasi pasca tambang dan rehabilitasi DAS (daerah aliran sungai).  Kendati diakuinya bahwa kementerian yang dipimpinnya belum menginventarisir secara detil jumlah perusahaan-perusahaan 'nakal' yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik tersebut.

 

Rehabilitasi DAS
Merujuk data perkembangan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang ada saat ini, terdapat sekitar 414 IPPKH, dengan luas areal kawasan hutan yang dimanfaatkan sekitar 340.000 hektar. Jumlah 414 IPKKH itu terinci atas 295 izin tambang, dan 119 izin non tambang. Sebanyak 250 perusahaan IPPKH di antaranya, selain terkena kewajiban reklamasi di areal lahan pasca tambang, juga diwajibkan melaksanakan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS.
 
Rehabilitasi DAS oleh pemegang IPPKH merupakan implementasi Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Kemenhut juga telah menerbitkan beberapa peraturan Menteri Kehutanan yaitu, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.60/Menhut –II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut –II/2011 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang IPPKH dalam rangka Rehabilitasi DAS.

 

Reklamasi hutan wajib dilaksanakan pada kawasan hutan yang terganggu (on-site) dengan tahapan kegiatan penataan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, revegetasi dan pemeliharaan. Sedangkan kewajiban rehabilitasi DAS merupakan kegiatan penanaman pada lokasi lahan kritis, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang berada di luar areal IPPKH (off-site).

 

Dengan jelas, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan peluang penyelenggaraan kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan pada kawasan hutan. Namun, tentu saja dengan pembatasan perlakuan tertentu, sehingga fungsi dan peruntukan hutan tidak terganggu.

Karenanya, menurut Menhut, para pelaku pembangunan di luar sektor kehutanan berkewajiban melakukan reklamasi atau rehabilitasi, karena usahanya berpotensi menimbulkan perubahan dan terganggunya ekosistem hutan, seperti usaha pertambangan.

 

Untuk itu, Menhut memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh PTBA dalam melakukan reklamasi lahan pasca tambang dan rehabilitasi DAS. Menurutnya, PTBA bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan tambang lainnya dalam mengelola tambang, dimana tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.  

“Kita berharap PTBA menjadi motor perusahaan pertambangan di Sumsel sebagai perusahaan tambang yang berwawasan lingkungan yang terus menerus, berkelanjutan dan dalam jangka panjang. Sebab bila segala sesuatunya direncanakan dengan baik, tentu keberadaan perusahaan akan berdampak baik pula bagi daerah setempat, “ paparnya.

 

Direktur Utama PTBA, Milawarma, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan rehabilitasi 3.660 hektar DAS di Sumsel. Kawasan yang direhabilitasi itu secara keseluruhan merupakan bagian dari hulu Sungai Musi, yang terbagi dalam 3 kabupaten, masing-masing 2.770 hektar di Kabupaten Muara Enim, 590 hektar di Kabupaten Lahat dan 300 hektar di Kabupaten Musi Banyuasin.

PTBA  merupakan perusahaan pertambangan yang memperoleh IPPKH  seluas 3.453,5 hektar, yang terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Sedangkan jangka waktu pelaksanaannya berlangsung untuk masa 10 tahun, yaitu tahun 2012-2022.

 

Adapun jenis tanaman yang digunakan dalam kegiatan rehabilitasi itu adalah tanaman yang bernilai ekonomis dan cocok dengan ekosistem setempat. Di antaranya merbau, mahoni, trembesi, meranti dan sengon. Demikian juga dengan tanaman yang menghasilkan buah-buahan seperti durian, cempedak, mangga, dan rambutan juga akan mengisi kegiatan tersebut. Untuk wilayah rawa di antaranya akan digunakan tanaman jenis yang sesuai, seperti mangrove besar, mangrove kecil. *** HAN

 

Membangun Hutan Kota & Pendidikan

Selain melakukan penanaman perdana DAS di PTBA, Menhut juga melakukan penandatanganan prasasti hutan Kalamudin Djinab, dan hutan pendidikan. Keduanya merupakan kawasan hutan yang akan dibangun di atas lahan bekas tambang PTBA di Tambang Air Laya Tanjung Enim. Kalamudin Djinab adalah Bupati Muara Enim periode sebelumnya yang ikut menggagas Taman Hutan Raya (Tahura) Enim.

 

Hutan kota yang akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektar ini merupakan bagian dari konsep Tahura Enim yang dipersiapkan sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat, paru-paru kota serta untuk pelestarian floranya.

Selain untuk hutan kota, dalam konsep Tahura Enim juga terdapat Hutan Pendidikan Bukit Asam yang akan dibangun di sisi lain Lahan Pasca Tambang Air Laya dengan luas lahan sekitar 100 hektar. “Hutan pendidikan akan dimanfaatkan di antaranya sebagai hutan pengamatan dan hutan penelitian bagi perguruan tinggi di Indonesia maupun mancanegara, “ jelas Milawarma.

 

IUP PTBA sendiri, tambah Mila, hampir seluruh area kerjanya masuk dalam kawasan hutan dan sebahagian wilayah yang akan ditambang masih dalam tahapan usulan untuk mendapatkan IPPKH. Terhadap lingkungan inilah, terkait dengan kewajiban reklamasi pasca tambang dan penanaman di sekitar wilayah DAS yang ada tersebut, telah disiapkan anggaran khusus reklamasi pasca tambang terhitung per Desember 2011, sebesar Rp 230 miliar.

 

Usai melakukan penandatanganan prasasti Hutan Pendidikan Bukit Asam, Menhut diminta pula untuk menyerahkan beasiswa dari PTBA untuk mendukung program “Ayo Sekolah”. Untuk tahun ajaran 2012 -2013 PTBA akan mendistribusikan beasiswa Program Ayo Sekolah sebesar Rp 6,15 miliar untuk 4.526 siswa SD, SLTP dan SLTA di seluruh unit kerja PTBA.

 

Menhut pun berkesempatan melakukan penanaman pohon merbau di areal PTBA yang dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi pembibitan tanaman milik PTBA. Di sini Zulkifli  menyempatkan diri berbincang-bincang dengan para petani dan aparat TNI, yang memang sengaja dilibatkan dalam usaha pembibitan dan penanaman di PTBA. Zulkifli  juga melihat lokasi tambang dan pembudidayaan ikan mitra binaan PTBA. Di areal lahan bekas tambang yang telah disulap menjadi tambang ikan ini, Menhut dan rombongan mencicipi nikmatnya ikan hasil tangkapan di areal bekas lahan tambang tersebut, yang nyatanya tak kalah lezat dengan ikan hasil tambak di tempat lainnya. ***HAN 

By A Web Design

GAPKI : Indonesian Palm Oil Association

Redaksi

Gedung SQUASH Manggala Wanabakti
Jl. Gatot Subroto Jakarta Telp. (021) 97959584,
(021) 5703246 EXT.5244 FAX: (021) 5705092
EMAIL: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. (Bag. Iklan)

UA-39363824-2 (UA-39363824-2)