By A Web Design

SAJIAN ISI

Penerapan SVLK: Beban Semakin Berat Untung Belum Kebayang

Pengolahan kayuKalangan pengusaha hutan mengeluhkan beban yang harus mereka pikul untuk mengurus sertifikat SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu).  Di sisi lain, dengan berbekal sertifikat ini tak menjamin bahwa mereka akan mendapat harga jual produk dan margin yang menjanjikan.


 

Beban pengeluaran yang harus dipikul pengusaha hutan belakangan ini makin berat. Belum lama ini misalnya, pengusaha hutan pemegang konsesi HPH (hak pengusahaan hutan) harus merogoh koceknya hingga Rp1 miliar per unit manajemen untuk membuat rencana kerja usaha (RKU) berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB).

 

Tak heran bila kalangan pengusaha hutan yang tergabung dalam APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) itu menyampaikan keluhannya kepada pemerintah. “Kami  berharap pemerintah mau mengundurkan jadwal pemberlakuan sertifikasi SVLK yang semula ditetapkan  akhir Desember 2012. Selain itu, kami juga meminta agar pengusaha hutan tidak dikenai sanksi akibat pengunduran jadwal sertifikasi ini,” kata Wakil Ketua APHI, Rahardjo Benyamin dalam jumpa pers, medio Oktober lalu, di Jakarta.    

 

Hingga kini menurut catatan APHI,  baru 41 unit perusahaan HPH yang telah memperoleh sertifikat PHPL. Sementara, perusahaan HPH yang  mengantongi sertifikat SVLK baru 4 unit dari total jumlah IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam) yang masih aktif sebanyak 293 unit. Akan halnya perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) yang telah memperoleh sertifikat PHPL dan SVLK baru mencapai 22 unit atau 9,5% dari total IUPHHK-HT sebanyak 231 unit.

 

Dalam kalkulasi APHI, dengan asumsi tersedia 60 perusahaan penilai (asesor) maka dibutuhkan waktu setidaknya 6 tahun untuk menyelesaikan sertifikasi terhadap seluruh perusahaan kehutanan. Ironinya, saat ini baru tersedia sekitar 8 asesor untuk sertifikasi SVLK dan 12 asesor untuk sertifikasi PHPL.  “Bagaimana 250 perusahaan yang ada dibagi delapan asesor dalam kurun waktu hanya tiga bulan? Kita mengharapkan ada pengunduran waktulah,” pintanya.

Dalam kesempatan itu, APHI juga tak sependapat jika dikatakan bahwa pengusaha hutan yang sudah mempunyai sertifikasi PHPL-SVLK maka tak perlu lagi memiliki sertifikasi lainnya. Justru sertifikat  Forest Stewardship Council (FSC), yang dikeluarkan Eropa-lah yang membuat mereka bisa lebih mudah menjual produknya ke pasar internasional.
 
Bukan sertifikasi PHPL-SVLK yang selama ini banyak digembar-gemborkan oleh pemerintah. Karena itulah bisa dipahami bila APHI merasa keberatan jika harus memiliki semua sertifikasi itu. Terlebih dengan biaya yang tidak sedikit.  SVLK dinilai tidak begitu menguntungkan untuk dimiliki, karena sertifikasi SVLK tidak menambah nilai produk di pasaran. “Tanpa SVLK misalnya,  nilai log dihargai satu juta rupiah, dengan SVLK pun juga tetap 1 juta rupiah. Karena itu, kami  juga mempertanyakan apa insentif yang akan kami terima dari pengeluaran uang untuk sertifikasi ini,” tandas Rahadjo.

 

Keinginan APHI agar penerapan sertifikasi SVLK itu diundur, ternyata tak bertepuk sebelah tangan.  Penundaan itu disampaikan Sekjen Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto yang dihubungi TROPIS, belum lama ini. Hanya memang, alasan utama penundaan itu bukan lantaran merespon keinginan pengusaha hutan di dalam negeri, tapi lebih ketidaksiapan negara Eropa yang mau membeli produk kayu dari Indonesia.

 

Menurut Hadi, penundaan terkait dengan kesiapan dari negara tujuan ekspor di Eropa. Kata dia, baru Jerman, Turki, Belanda, dan Belgia yang siap memberikan sertifikat legal kepada kayu yang sudah memiliki SVLK. "Pada dasarnya sekarang pun kami sudah siap, tetapi Uni Eropa sebagai wilayah tujuan ekspor yang meminta dilakukan sertifikasi terkesan mengulur waktu dan kelihatannya belum siap," jelasnya.

 

Hanya memang  Hadi tidak menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa banyak pula pengusaha yang meminta adanya pengunduran waktu sertifikasi dengan alasan, banyak lembaga belum siap mengeluarkan sertifikasi. Selain itu, perdagangan kayu di pasar ekspor cenderung masih lesu dan dikhawatirkan membuat pembengkakan biaya ekspor bagi pengusaha.

 

Ditambahkan Hadi bahwa Kemenhut telah menyiapkan anggaran untuk pengusaha kecil yang ingin ekspor kayu agar bisa memperoleh sertifikat SVLK tersebut. Menurut Hadi, pengunduran waktu SVLK akan disesuaikan dengan Europe Union Timber Regulations (EUTR) pada April 2013 mendatang.

 

"Kami akan melakukan ujicoba dan evaluasi lagi terkait hal ini karena cukup sulit menangani 27 negara yang memiliki komitmen soal sertifikasi ini," tegasnya. Mengenai permintaan pengusaha agar sertifikasi ini diundur hingga akhir tahun 2013, Hadi enggan memberi kepastian, karena  hal itu masih harus dikaji terlebih dahulu.

 

Ditegaskannya bahwa untuk perusahaan yang tidak melakukan ekspor, sertifikasi SVLK tidak wajib. Menurutnya sertifikat PHPL dianggap udah cukup. Lagi pula, lanjut dia, pasar kayu domestik masih sangat besar. "Banyak rencana untuk pembangunan rusun murah, itu pasti butuh kayu yang banyak. Meski diakui, kebutuhan ekspor juga cukup besar terutama untuk kayu-kayu alam yang tidak ada di Eropa," katanya.

 

Bagi  Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), penerapan SVLK diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk dalam negeri dibandingkan dengan produk negara-negara lain. “Untuk memfasilitasi industri kecil dalam memperoleh sertifikat, Asmindo saat ini telah membentuk lembaga sertifikasi SVLK,” kata Ketua Umum Asmindo, Ambar Tjahyono yang dihubungi secara terpisah.

 

Untuk industri hilir, ujar Ambar, penerapan SVLK baru akan diberlakukan mulai tahun 2014, bukan 2013. Untuk itu, Asmindo tengah menyiapkan semuanya, termasuk membangun kerjasama dengan MFP (Multistakeholder Forestry Program) yang sudah berlangsung sejak April  lalu, untuk mempercepat anggota dapat memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka sertifikasi SVLK ini.

 

Asmindo juga telah melakukan berbagai sosialisasi guna menyampaikan pentingnya SVLK ini. “Kita share diberbagai media, seperti di website kita, maupun kita sosialisasikan langsung kepada perusahaan-perusahaan. Asmindo juga membangun sebuah lembaga penyertifikasi yang diberi nama Asmindo Certification Care (ACC). Untuk menekan biaya sertifikasi, kami juga akan menggabungkan 20 hingga 30 perusahaan kecil menengah untuk mendapatkan satu sertifikat,” paparnya.  *** DIN, HAN, PRI

 

Industri Kecil Bakal Tergilas

Keharusan industri perkayuan kecil dan menengah untuk mengantongi sertifikat  SVLK dikhawatirkan bakal menggilas eksistensi mereka. Beratnya beban biaya dan rumitnya proses administrasi sertifikasi akan menyulitkan mereka dalam mengembangkan usahanya.

 

Memang, kebijakan tersebut akan diberlakukan secara bertahap. Namun, aturan baru dari Kemenhut itu dipastikan akan berdampak negatif terhadap perkembangan industri nasional. Pasalnya, selain akan membebani secara keuangan (high cost), kebijakan itu akan memunculkan birokratisasi baru di  sektor industri. Padahal, sejak beberapa tahun terakhir ini, kementerian yang dipimpin Zulkifli Hasan ini sangat getol melakukan deregulasi dan debirokratisasi kebijakan.

 

Entah apa yang mendasari penerapan sertifikasi oleh SVLK itu. Usut punya usut ternyata, Uni Eropa yang punya mau. Mereka minta Pemerintah Indonesia melakukan pengelolaan hutan secara lestari dengan membuat lembaga independen sebagai penilai. Pertanyaannya, apakah selama ini pemerintah tidak berupaya mengatur agar hutan dikelola secara lestari?

Rasanya, Indonesia sudah berusaha mengarah ke sana. Dari mulai adanya penerapan dokumen angkutan kayu bulat hingga dokumen angkutan hasil kayu olahan. Bahkan, asal atau sumber  pasokan bahan baku (RPBBI) juga menjadi perhatian Kemenhut. Ironisnya, kondisi itu belum juga mendapatkan pengakuan dari Uni Eropa. Lebih kacau lagi, Pemerintah Indonesia pun menuruti apa mau buyer minoritas (Eropa) tersebut. Padahal, pasar terbesar produk kayu Indonesia lebih banyak mengalir ke China, Jepang, Taiwan, Korea Selatan ataupun Timur Tengah.

 

“Bagi saya, itu langkah mundur dari Kementerian Kehutanan. Untuk itu, saya minta kebijakan itu (sertifikasi oleh SVLK) dikaji lagi, agar tidak memberatkan industri di dalam negeri,” kata Yusuf Abdullah, pengusaha veneer dan plywood di Kediri , Jawa Timur, kepada TROPIS  menanggapi akan diterapkannya sertifikasi oleh SVLK.

Seharusnya, kata Yusuf, pemerintah, khususnya Kemenhut, mampu menjelaskan kepada negara-negara Eropa yang menuntut penerapan SVLK, bahwa yang dilakukan saat ini sudah jauh lebih baik. Bukannya menuruti apa mau mereka. Okelah, ini masalah permintaan pasar, tapi apa dengan menuruti kemauan mereka, akan ada jaminan produk kayu Indonesia dihargai lebih tinggi? “Sulit rasanya, itu terjadi!” tandas dia.

 

Sekali lagi, pernyataan ini jangan diartikan industri di dalam negeri ketakutan akan disertifikasi SVLK. Apalagi kalau takut menerapkan pengelolaan hutan lestari.  Sama sekali tidak. Tapi, ini lebih pada persoalan dignity sebagai bangsa. Sebagai pelaku utama sektor kehutanan di pasar internasional, tentunya bangsa ini berhak menentukan dan mengatur regulasi penataan kawasan hutan dan industri di dalam negerinya.

 

Apakah tidak cukup melihat industri itu menggunakan kayu legal dengan dokumen-dokumen yang sah dan dikeluarkan oleh Kemenhut sendiri? Ini seharusnya sudah bisa menjadi bukti akan legal dan sahnya bahan baku yang digunakan industri dalam negeri. Tidak harus lagi sibuk mencari sertifikat dari SVLK.

 

Pemberlakuan sertifikasi SVLK ini lebih akan kehilangan makna, ketika kita bicara soal industri yang jelas-jelas berbasis pada hutan rakyat. Misalnya menggunakan kayu sengon (albasia). Kayu jenis itu sangat jelas hasil budidaya di lahan masyarakat. Apakah industri yang berbasis bahan baku hutan rakyat akan diperlakukan sama dengan industri yang masih menggunakan hutan alam? Sangat tidak adil, industri sawmill misalnya, yang hanya beromzet Rp1 miliar pun harus ikut-ikutan memburu sertifikasi SVLK. Kayu yang mereka konsumsi jelas-jelas dari hutan rakyat.

 

Ditambahkan Yusuf, semua sepakat bahwa pengelolaan hutan lestari menjadi komitmen bersama. Tak terkecuali bagi industri, mereka dituntut untuk mengedepankan aspek kelestarian dan efisiensi penggunaan bahan baku. Tanpa itu, sulit bagi industri akan ‘survive’ di tengah terus menipis dan mahalnya pasokan bahan baku.

 

Tapi, munculnya SVLK tentu akan membuat industri harus mengerem laju investasinya. Betapa tidak, mereka akan diwajibkan menerima tim verifikasi independen yang selama ini tidak pernah terlibat di industri. Mereka adalah para pemerhati dan akademisi, bukan praktisi di sektor industri. Tentu di sini akan terjadi benturan dalam melihat sebuah industri.  Apalagi mereka bukan malaikat, yang tidak suci, cepat atau lambat, permainan di bawah meja pasti akan terjadi. Soalnya perusahaan penilai SVLK tersebut ternyata sebagian besar berorientasi bisnis.

 

Sekali lagi, bagi industri bukan soal ketakutan akan hasil verifikasi, melainkan soal cost dan birokrasi baru. Menurut salah seorang pemilik lembaga SVLK, setiap industri akan dikenai biaya dengan kisaran Rp50 juta sampai Rp100 juta. Biaya sertifikasi ini belum termasuk akomodasi, transportasi  bagi verifikatornya selama melakukan verifikasi. Setelah itu, industri itu setiap tahun akan dievaluasi. Ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.

 

“Saya tidak paham dengan peraturan baru itu. Sekarang ini zamannya efisiensi dan penghapusan pungli, kok ini ada peraturan yang membuat high cost?” kata Ong Seng Hok, Presdir PT Dharmawood di Kaliimantan Timur. Keberatan sejumlah industri itu sangat berdasar. Pasalnya, saat ini pungli masih menjadi momok tersendiri. Seringkali industri menjadi tempat berlabuhnya proposal bantuan bagi aparat. Jangankan industri besar, industri kecil besar pun menjadi target mereka. Mereka tidak segan-segan mendatangi dan bahkan minta jatah bulanan terhadap industri tersebut. Ini memang terjadi, tapi pemerintah tidak pernah melihatnya. “Apa kita harus melaporkan? Kan nggak mungkin, kita tidak masalah membantu mereka, tapi pemerintah jangan menambah beban baru dong,”  paparnya. *** FUD

By A Web Design

GAPKI : Indonesian Palm Oil Association

Redaksi

Gedung SQUASH Manggala Wanabakti
Jl. Gatot Subroto Jakarta Telp. (021) 97959584,
(021) 5703246 EXT.5244 FAX: (021) 5705092
EMAIL: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. (Bag. Iklan)

UA-39363824-2 (UA-39363824-2)